Partisipasi APMI pada Rapat Koordinasi KPI Lembaga Penyiaran Berlangganan Kabel upaya Menata Sistem Lembaga Penyiaran Berlangganan

Bali, 20 November 2014 , Memperhatikan pertumbuhan jumlah Operator TV Berlangganan Kabel yang terus berkembang hampir diseluruh Indonesia sehingga menjadikan KPI perlu mengadakan Rapat Koordinasi KPI terutama Menata Sistem Lembaga Penyiaran Berlangganan dengan teknologi penyaluran Kabel yang banyak berkembang di seluruh wilayah provinsi Indonesia. Dengan perkembangan tersebut menjadikan aspek kenyaman publik menerima siaran memberikan perhatian kepada KPI untuk lebih mempertajam deregulasi dan pengaturan LPB khususnya PERDA guna melaksanakan peraturan dan UU Penyiaran yang berlaku , Presentasi yang disampaikan oleh KPI dalam hal aspek kenyamanan public  sebagai berikut ;

• Kenyamanan dari Sisi Administrasi [Sudah diatur di Permen 28/2008, hanya kurang terkait Standar Layanan, dan Harga Pelanggan]
• Kenyamaan dari Sisi Teknis [Sudah diatur dalam Permen 28/2008, hanya kurang rinci terkait Wilayah Layanan, Penggelaran Kabel, Kabel Jaringan, PSA – Penyelesaian Sengketa Alternatif]
• Kenyamanan dari Sisi Program Siaran [Sudah diatur dalam Per-KPI tentang P3SPS, hanya belum diatur kekhususannya sesuai kebutuhan daerah ]

Sehingga dari pembahasan yang diasampaikan terdapat beberapa catatan dan kesimpulan dari forum dan Asosiasi yang menghadiri Rapat Koordinasi yang diadakan oleh KPI a,l;

1. Perlunya peningkatan koordinasi KPI dengan Pemerintah Daerah (Pemda) dalam penataan keberadaan LPB melalui pelayanan perizinan dan pengawasan serta pembinaan LPB daerah.
2. Melakukan kajian penyusunan Peraturan Daerah tentang Penataan Lembaga Penyiaran Berlangganan.
3. Membentuk forum koordinasi yang terdiri dari KPI, Pemda, Asosiasi dan pihak terkait lainnya untuk menangani problem-problem LPB yang muncul di daerah.

Sedangkan APMI dalam mengikuti kegiatan diskusi Rapat Kordinasi menyampaikan tentang perkembangan dan kemajuan industri TV Berlangganan yang diselenggarakan oleh anggota-anggota APMI.